FORUM PERANGKAT DAERAH LINGKUP DISTANHORBUN UNTUK PERENCANAAN TA. 2021

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN BOGOR

 

 

Forum Perangkat Daerah (FPD)

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Perencanaan Tahun 2021

 

 

 

 

 

     Ir. Siti Nurianty, MM

      Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab.Bogor

 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) untuk perencanaan kegiatan tahun anggaran 2021 di aula kantor Distanhorbun yang bertema “Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa” (2/3). FPD merupakan wadah bagi perangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, dan kegiatan/sub kegiatan, serta lokasi maupun kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Selain mengembangkan program yang tengah berjalan, ada beberapa program kegiatan yang akan direncanakan pada tahun 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (FPD)

Dasar hukum pelaksanaan FPD yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang & Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah & Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

FPD dihadiri oleh peserta yang merepresentasikan hasil musrenbang RKPD di kecamatan (perwakilan dari 40 Kecamatan) untuk mempertajam prioritas usulan wilayah yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, peserta yang merepresentasikan pertimbangan pokok-pokok pikiran DPRD (Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bogor), dan peserta yang merepresentasikan keterkaitan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pihak-pihak lainnya, baik antar perangkat daerah (diantaranya perwakilan dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Ketahanan Pangan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor), instansi vertikal (diantaranya perwakilan dari Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, dan Balai Besar Pengkajian Teknologi Pertanian), maupun pihak lainnya dari kalangan pemangku kepentingan seperti akademisi (diantaranya perwakilan dari Fakultas Pertanian Universitas Juanda dan Nusa Bangsa Bogor), dunia usaha/industri (diantaranya perwakilan dari PT. Riset Perkebunan Nusantara, PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Bogor, PT. Pupuk Kujang, PT. Petrokimia Gresik, dan PD. Pasar Tohaga), maupun kelompok/lembaga (diantaranya perwakilan dari Komisi dan Perhimpunan Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Keltan Catang Malang, Keltan Cinta Tani Mandiri, Keltan Swastika Jaya, dan Keltan Saung Taleus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peserta Forum Perangkat Daerah (FPD)

 

Tujuan dari pelaksanaan FPD yaitu mensinkronkan maupun menetapkan prioritas program dan kegiatan, serta mengidentifikasi efektivitas regulasi. Adapun hasil dari pelaksanaan FPD berupa usulan program dan kegiatan, berita acara kesepakatan, dan pelaporan rancangan renja perangkat daerah tahun 2021. Kepala Distanhorbun Kabupaten Bogor Ir. Siti Nurianty, MM mengatakan, pada rencana tahun 2021, terdapat beberapa program prioritas yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program Pancakarsa yaitu Gerakan ASN Beli Beras Bogor, terbentuknya Kelompok Tani Millennial, sebagai Produsen Kopi Robusta Terbesar di Jawa Barat, dan Terbangunnya Stasiun Agribisnis. “Hanya saja sekarang, bagaimana kita singkronkan program Pancakarsa dengan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019). Jadi sejalan dengan program Pancakarsa demi meningkatkan sektor pertanian” katanya kepada Metropolitan (2/3).

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Forum Perangkat Daerah (FPD) Mendukung Program Pancakarsa

Adapun program bidang urusan pertanian yang diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Perizinan Usaha Pertanian, dan Penyuluhan Pertanian. Hal tersebut harus bersinergi dengan arah kebijakan Kementerian Pertanian RI yaitu pertanian yang maju, mandiri, dan modern melalui upaya peningkatan produksi dan produktivitas, efisiensi biaya, peningkatan mekanisasi dan riset, serta ekspansi melalui upaya optimalisasi lahan dan air, sebagaimana yang disampaikan oleh Kasubag Program Biro Perencanaan Kementerian Pertanian RI.

Selain itu, Kadistanhorbun juga berkomitmen dalam mempercepat pembangunan pertanian melalui upaya digitalisasi produk pertanian dengan konsep “One Sub-District One Product” sehingga setiap kecamatan di Kabupaten Bogor memiliki ciri khas komoditas. Menurutnya, saat ini pemetaan dan pendataan produk unggulan kecamatan sudah dilakukan. Hanya saja, Kadistanhorbun ingin produk unggulan kecamatan dapat diketahui oleh masyarakat luas. “Misalnya ketika kita klik talas, muncul nama petani dan daerahnya. Jadi masyarakat bisa mengetahui dari internet, setidaknya ketika data sudah ada maka kita digitalkan, saya harap bisa diakses di tahun 2021” tukas Nurianty.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Lukmanudin Arrasyid menuturkan, terdapat beberapa harapan yang harusnya bisa diwujudkan Distanhorbun Kabupaten Bogor pada rencana kegiatan tahun anggaran 2021. Diantaranya, terkait penanganan pasca bencana yang berdampak terhadap lahan pertanian. Ia juga berharap agar Distanhorbun lebih aktif dalam menformulasikan rencana kegiatan tahun anggaran 2021 karena seluruh aspirasi/usulan masyarakat khususnya yang terkait urusan pertanian harus terdata dan terakomodir, sehingga program kegiatan dapat terealisasi di tahun 2021.